By 
STARJOGJA.COM,JOGJA. Upah Adil dan Jaminan Sosial di DIY Masih Jadi Tantangan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar pekerja untuk mewujudkan iklim kerja yang adil, kondusif, dan produktif. Meski hubungan industrial di DIY dinilai relatif harmonis, sektor usaha baru seperti industri kuliner, kafe, serta perlindungan bagi pekerja informal masih menjadi tantangan utama.
Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Disnaker Trans DIY, Angga Swanggana, menjelaskan bahwa iklim kerja yang adil menuntut keseimbangan dua arah antara hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja.
“Ketika seorang pengusaha atau pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja, seketika itu pula ia terikat dengan kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, salah satunya perlindungan jaminan sosial,” ujar Angga dalam siaran tersebut.
Angga menyoroti fenomena maraknya sektor usaha baru seperti kafe dan rumah makan di DIY yang harus diimbangi dengan ketaatan terhadap regulasi ketenagakerjaan, khususnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerjanya.
Dari sisi jaminan sosial, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Tantra Maharra, memaparkan data profil kepesertaan aktif di wilayah DIY saat ini baru mencapai 642.000 orang atau sekitar 34% dari total angkatan kerja yang diperkirakan mencapai 2,8 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Artinya, kita masih memiliki sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang belum memiliki perlindungan. Tantangan terbesar ada di segmen pekerja informal atau bukan penerima upah, di mana yang baru terlindungi baru sekitar 13 persen atau kurang lebih 36.000 pekerja,” ungkap Tantra.
Untuk memperluas cakupan perlindungan, Tantra menyebutkan bahwa pemerintah menghadirkan kebijakan khusus berupa diskon iuran sebesar 50% bagi pekerja sektor informal atau mandiri guna meringankan beban iuran yang sebenarnya sudah terjangkau.
Guna menindaklanjuti perusahaan yang belum patuh mendaftarkan karyawannya atau tidak memenuhi standar norma kerja, Disnaker Trans DIY dan BPJS Ketenagakerjaan membentuk tim khusus bernama Waspadu (Pengawasan Terpadu).
Angga Swanggana menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi, pihaknya selalu mengedepankan pendekatan persuasif, edukasi, serta penelusuran kendala teknis di lapangan. Namun, jika perusahaan terbukti sengaja mengabaikan kewajiban meski telah diingatkan, sanksi tegas akan diberlakukan.
“Pengenaan sanksi, baik administratif maupun pidana, dikenal dengan prinsip ultimum remedium atau upaya terakhir. Yang utama bagi kami adalah membangun kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran hukum,” tegas Angga.
Tantra menambahkan, bentuk pelanggaran yang kerap diawasi meliputi pendaftaran sebagian tenaga kerja, pelaporan upah yang tidak sesuai kenyataan (di bawah UMR), hingga penunggakan iuran yang telah dipotong dari gaji karyawan. Pelanggaran berat seperti penyimpangan dana iuran bahkan dapat berujung pada ranah pidana.
Menanggapi pertanyaan pendengar terkait status pekerja paruh waktu (part-time), freelance, maupun outsourcing, Tantra menegaskan bahwa status pekerjaan tidak menghilangkan hak dasar atas jaminan sosial. Kewajiban perlindungan tersebut melekat dan disesuaikan dengan skala usaha perusahaan pemberi kerja.
Bagi pekerja yang mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak, Disnaker Trans DIY mengimbau agar langkah awal diselesaikan secara internal melalui mekanisme bipartit (musyawarah antara pekerja dan pengusaha).
Apabila menemui jalan buntu, pekerja dapat membuat pengaduan resmi melalui Saluran WhatsApp Center Dinas atau Datang langsung ke Kantor Disnaker Trans DIY atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota terdekat.
“Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kesadaran hukum pengusaha dan etos kerja yang tinggi dari pekerja mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan di DIY yang semakin berkeadilan dan produktif,” tutupnya.
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Ingatkan Pengusaha Tertib Iuran untuk Memanfaatkan Program MLT Perumahan
Comments