By 
STARJOGJA.COM, Info – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Sleman mendatangi DPRD Sleman untuk menyampaikan kekhawatiran terkait sejumlah kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan konsumsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam audiensi Kamis (24/9/2026), KPPI meminta pelaksanaan program tersebut dievaluasi dan diaudit secara menyeluruh.
Rombongan KPPI diterima Ketua DPRD Sleman Gustan Ganda bersama tujuh legislator perempuan sekitar pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi KPPI menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak melalui program MBG.
“Kami menyambut baik audiensi dari KPPI dan rekan-rekan untuk menyampaikan segala kegusaran maupun aspirasi masyarakat. Ini akan kami jadikan perhatian, dan salah satunya kami menghadirkan 7 anggota dewan perempuan di DPRD Sleman,” ujar Gustan.
Juru bicara KPPI Rindi Astika Yuliana mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari warga, terutama orang tua yang mengkhawatirkan keamanan makanan setelah muncul informasi mengenai makanan basi atau tidak layak konsumsi dalam pelaksanaan MBG.
KPPI, kata Rindi, tetap mendukung tujuan program MBG dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak dan pencegahan stunting. Namun, pihaknya meminta program tersebut dihentikan sementara agar proses audit dan evaluasi dapat dilakukan.
“Kami meminta dengan tegas untuk sementara dihentikan, untuk proses melakukan audit terlebih dahulu. Bukan berarti kami menolak MBG, karena kami tahu tujuan baik dari MBG adalah untuk memenuhi gizi bagi anak-anak,” tegas Rindi.
Selain persoalan keamanan pangan, KPPI menyoroti kesiapan fasilitas penyimpanan makanan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka juga mempertanyakan variasi menu protein yang dinilai masih terbatas karena terlalu sering menggunakan telur dan ayam.
“Stop racuni anak-anak kami. Anak-anak kami bukan bahan percobaan,” seru Rindi.
KPPI turut meminta penjelasan mengenai mekanisme distribusi makanan ketika sekolah sedang libur. Menurut mereka, terdapat kondisi wali murid tetap diminta mengambil makanan meski siswa tidak mengikuti kegiatan sekolah.
Melalui audiensi tersebut, KPPI berharap DPRD Sleman dapat mengawal evaluasi terhadap pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Mereka menekankan agar program pemenuhan gizi tetap berjalan dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan anak.
“Jangan sampai tujuan baik untuk memenuhi gizi justru menimbulkan persoalan baru. Yang paling penting anak-anak kita mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” pungkasnya.
Comments