By STARJOGJA.COM, Info – Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini tidak lagi sekadar dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi telah berkembang menjadi aset strategis yang diperebutkan berbagai negara. Pakar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Arie Kusuma Paksi, menilai penguasaan AI akan menjadi penentu kekuatan ekonomi, militer, hingga geopolitik global pada masa depan.
“AI adalah teknologi dua wajah. Negara yang mampu menguasai AI akan memperoleh keunggulan ekonomi sekaligus keunggulan strategis di bidang militer dan intelijen. Karena manfaatnya sangat besar, AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir pada masa lalu, yakni sebagai aset strategis yang harus dikuasai negara,” jelas Arie kepada Humas UMY, Senin (20/7/2026).
Arie mengatakan persaingan global saat ini telah bergeser dari perang dagang menuju kompetisi penguasaan teknologi, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, perebutan chip semikonduktor berteknologi tinggi menjadi inti persaingan karena komponen tersebut merupakan fondasi utama pengembangan AI modern.
“Tekanan Amerika Serikat justru bisa menjadi bumerang. Ketika akses terhadap chip dibatasi, Tiongkok semakin terdorong membangun industri chipnya sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat mempercepat kemandirian teknologi mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, negara yang memiliki akses terhadap data dalam jumlah besar, infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi, dan sumber daya manusia unggul di bidang AI akan memiliki keunggulan kompetitif yang terus berkembang. Menurutnya, keunggulan AI bersifat akumulatif sehingga negara yang lebih dahulu unggul akan semakin sulit dikejar.
“Keunggulan AI bersifat akumulatif. Semakin banyak data, kapasitas komputasi, dan peneliti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terus unggul dibandingkan negara lain. Namun, ini masih merupakan proyeksi karena perkembangan AI berlangsung sangat cepat,” katanya.
Arie menambahkan, persaingan global kini tidak lagi bertumpu pada penguasaan sumber daya alam, tetapi mulai bergeser ke penguasaan infrastruktur digital seperti pabrik chip semikonduktor, pusat data (data center), hingga jaringan kabel internet bawah laut. Kondisi tersebut membuat isu teknologi berubah menjadi bagian dari kepentingan keamanan nasional.
“Kita melihat dunia mulai terbelah ke dalam blok-blok teknologi. Persaingan ini membuat isu yang sebelumnya murni bisnis berubah menjadi isu keamanan nasional sehingga kerja sama perdagangan internasional pun menjadi semakin kompleks,” jelasnya.
Di sisi lain, Arie menilai Indonesia masih berperan sebagai pengguna sekaligus pasar AI karena belum memiliki industri semikonduktor maupun kapasitas riset yang mampu bersaing secara global. Meski pemerintah telah menyiapkan peta jalan AI nasional dan menargetkan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 12 persen atau setara USD366 miliar pada 2030, ia mengingatkan target tersebut harus dibuktikan melalui implementasi nyata.
“Itu masih target dalam dokumen perencanaan. Keberhasilannya harus diukur berdasarkan implementasi dan data yang benar-benar tercapai, bukan hanya berdasarkan target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Menurut Arie, Indonesia perlu memperkuat regulasi tata kelola data, memperbesar investasi riset AI, memperluas pendanaan inovasi, serta meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Selain itu, strategi pengembangan AI sebaiknya difokuskan pada kebutuhan nasional, seperti pertanian, kesehatan, mitigasi bencana, dan pelayanan publik.
“Indonesia harus fokus membangun kekuatan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pada saat yang sama, investasi pada data center dan energi bersih juga harus dipercepat karena keduanya merupakan fondasi utama bagi pengembangan ekosistem AI yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sumber : Antara
Comments