By 
STARJOGJA.COM, Info – Pemerintah Kabupaten Sleman menjalankan digitalisasi bantuan sosial (bansos) lewat portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Sleman, Wawan Widiantoro, S.I.P., M.P.A., menyebut program ini berawal dari arahan Presiden di depan MPR.
“Pak Presiden kita di depan MPR waktu itu kan menyampaikan bahwa bansos itu harus disampaikan secara tepat sasaran. Yang kedua, untuk mencapai bansos yang tepat sasaran itu diperlukan digitalisasi bansos,” kata Wawan Senin (26/10/2026).
Sleman menjadi satu dari 43 kabupaten yang dijadikan proyek percontohan digitalisasi bansos. Hingga kini, sekitar 32 persen dari sekitar 404 ribu kepala keluarga (KK) di Sleman sudah mendaftar ke aplikasi Perlinsos.
“Agen kita sudah 3000 seluruh Sleman. Itu yang membantu yang gaptek, lansia, disabilitas, itu bisa dibantu untuk daftar Perlinsos digital lewat agen,” ujarnya.
Mulai 2027, seluruh bansos di Indonesia akan disalurkan setelah warga terdaftar di Perlinsos. Sleman menargetkan 40 persen KK terbawah terdaftar hingga akhir tahun, dan sekitar 128 ribu KK sudah didaftarkan.
“Target kita 40% itu adalah 40% KK terbawah kita, sehingga yang berpotensi mendapat atau belum dapat tapi berpotensi mendapat itu harus kita daftarkan,” kata Wawan.
Menurut Wawan, sebelum ada digitalisasi, sekitar 40 persen bansos disebut tidak tepat sasaran. Setelah pendaftar Perlinsos dipadankan dengan data kemiskinan Sleman, tingkat kesesuaian mendekati 60 persen, dan bisa mencapai 73 persen jika ditambah penerima iuran BPJS dari pemerintah pada desil 5.
“Dengan adanya digitalisasi Perlinsos itu memang menjadikan bansos itu lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Wawan memahami kegelisahan warga yang merasa desilnya terlalu tinggi dan mengakui masih ada kekeliruan dalam pendataan. Karena itu, aplikasi Perlinsos menyediakan fitur sanggah bagi warga yang datanya tidak sesuai kenyataan.
“Tidak usah panik, tapi segera saja datang ke kelurahan atau ke agen-agen Perlinsos untuk segera dilakukan pemutakhiran data,” katanya.
Data penerima kini diperbarui setiap tiga bulan, sehingga status penerima bisa berubah sesuai kondisi keluarga, misalnya ada anggota yang mulai bekerja, terkena PHK, atau meninggal dunia. Warga diminta ikut memperbarui datanya dengan jujur.
“Sekarang 3 bulan sekali pemerintah melakukan pemutakhiran data. Jadi data yang sekarang itu dinamis, 3 bulan sekali di-update,” tutur Wawan.
Warga yang ingin mendaftar secara mandiri lewat ponsel wajib memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) terlebih dahulu. Bagi lansia atau warga yang kesulitan mengakses ponsel, kelurahan dan agen Perlinsos siap membantu.
“Bisa mandiri, tapi syaratnya itu harus IKD dulu, karena masuknya lewat IKD,” ujarnya.
Sementara warga Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yuniarsih mengatakan pihaknya merasa terbantu dengan adanya program Perlinsos sehingga ia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menurutnya adanya Perlinsos ini membuat penyaluran bantuan dari pemerintah tepat sasaran.
“Bagi saya, lebih mudah dimengerti prosesnya lebih cepat, sangat membantu dalam kebutuhan pokok dalam keluarga. Saya penerima PKH, BPNT sangat membantu sekali untuk biaya anak sekolah, BNPT dibelikan untuk lauk dll dan juga periksa bpjs gratis,” katanya.
Baca juga : Cakupan Identitas Kependudukan Digital di Sleman Capai 27,5 Persen
Comments