By 
STARJOGJA.COM, Info – Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yordan Gunawan, mengusulkan ASEAN membentuk ASEAN Joint Cyber Task Force untuk mempercepat penanganan jaringan scam center lintas negara.
Yordan mengatakan satuan tugas tersebut dapat menjadi wadah koordinasi aparat penegak hukum negara ASEAN, termasuk melalui pertukaran intelijen siber secara terintegrasi.
“Di tingkat ASEAN, perlu dibentuk ASEAN Joint Cyber Task Force. Satuan tugas khusus ini dapat berfungsi sebagai mekanisme koordinasi operasional yang cepat dengan sistem pertukaran intelijen siber yang terintegrasi antarnegara,” kata Yordan di Yogyakarta, Kamis 20 Agustus 2026.
Usulan tersebut disampaikan menyusul pembentukan Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja yang disepakati Indonesia dan Kamboja pada akhir Juli 2026 untuk mempercepat penanganan penipuan daring yang melibatkan WNI.
Menurut Yordan, kerja sama Indonesia-Kamboja dapat diperkuat melalui mekanisme Police-to-Police dan Joint Investigation Team untuk mempercepat pertukaran informasi serta penanganan jaringan kejahatan secara bersama.
Ia juga mendorong penggunaan Mutual Legal Assistance (MLA) dalam penyidikan formal, termasuk untuk pembukaan informasi perbankan, pembekuan aset, pengamanan server, dan pengumpulan bukti digital lintas negara.
Yordan menilai kecepatan perpindahan dana, perubahan infrastruktur digital, dan hilangnya bukti elektronik menjadi tantangan utama dalam memberantas scam center. Karena itu, ASEAN perlu memiliki sistem pertukaran data real-time dan 24/7 Point of Contact antarlembaga penegak hukum.
Selain itu, ia mengusulkan adanya standar bersama untuk pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik melalui cross-border digital evidence protocol.
“Standar bersama penting agar bukti digital yang dikumpulkan di satu negara tetap memiliki integritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ketika digunakan di yurisdiksi negara ASEAN lainnya,” ujarnya.
Yordan juga mendorong keterlibatan PPATK, perbankan, penyedia platform digital, dan operator telekomunikasi untuk mempercepat pemblokiran rekening serta penutupan infrastruktur scam center lintas negara.
Menurutnya, pembentukan Indonesia Desk di Kamboja dapat menjadi langkah awal menuju kerja sama regional yang lebih terintegrasi.
“Percepatan koordinasi menjadi kunci agar penegakan hukum tidak tertinggal dari modus scam center yang dapat memindahkan dana, menghapus bukti, dan mengubah infrastruktur digital dalam waktu singkat. Kejahatan lintas negara membutuhkan respons lintas negara yang juga cepat,” kata Yordan.
Sumber : Antara
Comments