By 
STARJOGJA.COM, Info – Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu syarat utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun di tengah target tersebut, sektor pendidikan nasional masih menghadapi persoalan kualitas pembelajaran yang belum terselesaikan.
Pakar ekonomika pendidikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Gumilang Aryo Sahadewo, menyebut Indonesia berhasil memperluas akses pendidikan dasar, tetapi capaian pembelajaran belum menunjukkan peningkatan yang sebanding dengan besarnya anggaran pendidikan.
“Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Ini membutuhkan effort yang luar biasa untuk mengejar HCI 0,73 pada 2045,” jelasnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Economic and Business Journalism Academy bertajuk “Tantangan Pembangunan Modal Manusia di Indonesia” yang berlangsung di Pertamina Tower FEB UGM. Paparan tersebut merujuk pada buku Achieving the Golden Indonesia Vision 2045 yang diterbitkan Asian Development Bank (ADB) pada 2026.
Berdasarkan data Human Capital Index (HCI) tahun 2020, Indonesia hanya berada pada angka 0,54. Kondisi itu menunjukkan anak yang lahir saat ini diperkirakan hanya mampu mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya saat dewasa.
Menurut Gumilang, peningkatan anggaran pendidikan yang mencapai empat kali lipat dalam periode 2001 hingga 2016 belum mampu menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Kondisi tersebut terlihat dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022.
“Anak-anak sudah berada di sekolah, tetapi proses pembelajarannya belum mendorong mereka berkembang secara optimal,” imbuhnya.
Data PISA menunjukkan lebih dari 75 persen siswa berusia 15 tahun belum mencapai kompetensi minimum dalam bidang matematika dan membaca. Fenomena tersebut menggambarkan masih terjadinya krisis pembelajaran meski akses pendidikan semakin luas.
Selain itu, Gumilang menyoroti pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi pembangunan modal manusia. Namun hingga 2024, angka partisipasi PAUD di Indonesia baru mencapai 36 persen, jauh tertinggal dibanding Malaysia dan Vietnam yang telah melampaui 85 persen.
“Anak-anak yang datang dari keluarga mampu memperoleh headstart dibandingkan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Secara teori dan empiris, mulai lebih awal itu akan memberikan imbal balik yang lebih besar,” katanya.
Rendahnya partisipasi PAUD dipengaruhi dominasi lembaga swasta yang mencapai 97 persen. Akibatnya, akses pendidikan usia dini masih sangat bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga.
Di sisi lain, Gumilang menilai tantangan pendidikan Indonesia juga berasal dari tata kelola kebijakan yang terlalu terpusat. Menurutnya, kebijakan yang seragam belum tentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.
“Bayangkan realita kelas di Yogyakarta yang berbeda dengan daerah 3T. Fasilitasnya berbeda, kualitas gurunya berbeda. Kalau kurikulum distandarisasi dengan kebijakan top-down, implementasinya pasti tidak optimal. Di Jogja capaiannya bagus, sedangkan di daerah lain sekalinya tertinggal, mereka akan semakin tertinggal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti efektivitas program sertifikasi guru yang dinilai belum mampu mendorong peningkatan kualitas pengajaran secara signifikan. Selain itu, lemahnya sistem evaluasi berbasis data membuat proses perbaikan pembelajaran berjalan kurang optimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gumilang mendorong sejumlah prioritas kebijakan pendidikan. Di antaranya memperluas akses PAUD berkualitas, membangun basis data pendidikan yang kuat, memperkuat pendanaan berbasis kinerja, hingga menerapkan sistem insentif guru yang lebih berorientasi pada hasil pembelajaran.
“Reformasi membutuhkan perubahan cara, bukan sekedar penambahan uang,” pungkasnya.
Sumber : Humas UGM
Baca juga : Kritik Visi Indonesia Emas 2045 Condong ke Ekonomi
Comments