By 
STARJOGJA.COM, Info – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 DIY, Rofiqoh Widiastuti mengatakan, pengangkatan tema laki-laki dalam program tersebut bukan tanpa alasan, karena isu gender tidak hanya berbicara tentang perempuan.
“Mungkin Star Lover juga bertanya-tanya kenapa Dinas Pemberdayaan Perempuan ngangkat tema laki-laki gitu. Bukannya namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi saya memention tadi Pak Nurhadi juga menyampaikan bahwa kalau kita bicara isu gender sebenarnya kita tidak hanya bicara perempuan,” ujarnya dalam talkshow He For Equality bertema Man as Changemakers: Laki-laki dalam Tata Kelola dan Pembangunan Inklusi di Star FM, Rabu 11 Maret 2026.
Rofiqoh menjelaskan, data Indeks Ketimpangan Gender di DIY pada 2024 masih menunjukkan sejumlah persoalan meskipun angkanya lebih baik dibanding nasional. Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
“Kalau dari sisi data angka indeks ketimpangan gender di DIY itu tahun 2024 kemarin itu angkanya di 0,163. Mungkin memang lebih baik dari angka nasional, tetapi itu masih menyisakan beberapa persoalan indikator-indikator di dalam indeks tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterwakilan perempuan di DPRD DIY mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa representasi kekuasaan masih didominasi oleh laki-laki.
“Salah satunya adalah angka keterwakilan perempuan di parlemen yang turun cukup signifikan dari pemilu sebelumnya, periode sebelumnya di DPRD DIY itu dari 20% sekarang turun hanya menjadi 16% naik lagi ke 18%,” katanya.
Menurut Rofiqoh, untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan keterlibatan semua pihak termasuk laki-laki sebagai pengambil kebijakan. Hal ini karena isu gender berkaitan dengan relasi kuasa yang terjadi di masyarakat.
“Kalau ingin mewujudkan keadilan gender, maka kemudian mau tidak mau memang harus mengganding kedua belah pihak. Karena kita kalau bicara soal isu gender bukan hanya bicara soal laki-laki perempuan, tapi soal bagaimana relasi kuasa itu terjadi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Dekan Fisipol UGM sekaligus Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM, Nurhadin Susanto, menilai isu gender mainstreaming sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia. Namun menurutnya, konsep tersebut perlu kembali diperkenalkan kepada publik, terutama generasi muda.
“Tapi sebenarnya ketika kita dihadapkan pada gender mainstreaming ini hal yang nampaknya juga perlu dikenalkan ke publik secara lebih luas ya, khususnya ke generasi yang lebih muda. Karena bahasa gender ini kayaknya sudah bahasa yang 20 tahun yang lalu orang sudah familiar tetapi lama-kelamaan juga semakin hilang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan inklusif sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan pemerintah. Namun implementasi di lapangan masih perlu diperkuat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Pembangunan inklusif ini sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintah di Indonesia dari sistem perencanaan, implementasi bahkan sampai akuntabilitasnya, tetapi itu di ranah normatif. Nah, di ranah implementasi yang tadi juga sudah menjadi bagian rangkaian dari pembangunan ini yang nampaknya juga perlu dipertajam,” katanya.
Nurhadin menambahkan, pembangunan yang inklusif akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan karena melibatkan lebih banyak sumber daya masyarakat. Sebaliknya, pembangunan yang berjalan parsial cenderung lebih lambat dan menimbulkan berbagai penolakan.
“Karena kalau semakin inklusif sumber daya yang dikerahkan semakin banyak ini juga akan semakin mempercepat perubahan ke arah yang ingin dicapai,” ujarnya.
Comments