By 
STARJOGJA.COM,JOGJA – Barantin Dampingi Kunjungan Komisi IV DPR RI, Perkuat Pengawasan Penyakit Hewan Demi Ketahanan Pangan.
Upaya menjaga ketahanan pangan nasional tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan memastikan kesehatan hewan ternak tetap terjaga. Inilah yang menjadi perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates, Kabupaten Kulon Progo.
Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean, bersama Kepala Karantina Yogyakarta, Obing Hobir As’ari.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan bahwa peran Barantin dan BBVET sangat strategis dalam mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular yang dapat mengancam peternak serta ketahanan pangan nasional.
“Dengan dukungan sarana prasarana yang memadai serta SDM profesional, diharapkan upaya pencegahan penyakit hewan dapat dilakukan secara optimal,” ujar Titiek Soeharto.
Waspada Ancaman Penyakit Zoonosis seperti Nipah Virus
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV juga menyoroti ancaman penyakit zoonosis berbahaya yang tengah merebak di beberapa negara, salah satunya Nipah virus. Penyakit ini menjadi perhatian karena dapat menular dari hewan ke manusia.
Anggota DPR RI berharap pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah perbatasan semakin diperketat agar penyakit tersebut tidak masuk ke Indonesia.
Menanggapi hal itu, Sahat M Panggabean menyampaikan bahwa Barantin bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah melakukan surveilans secara berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan Indonesia tetap bebas dari Nipah virus serta penyakit hewan menular lainnya.
Selain itu, Barantin juga memperkuat peran laboratorium guna menjamin hewan kurban dari Indonesia Timur bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Pengawasan Diperketat Lewat Aplikasi dan Jalur Perbatasan
Dalam mendukung pengawasan karantina, Barantin telah mengimplementasikan aplikasi ALL Indonesia, yang memastikan barang bawaan penumpang tidak masuk tanpa prosedur karantina.
Pengawasan juga dilakukan secara intensif di jalur perbatasan, termasuk kawasan Selat Malaka, melalui koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah.
Direktur Ditjen PKH, Agung Suganda, menambahkan bahwa pemerintah bersama Barantin masih menjaga sembilan provinsi tetap berstatus bebas PMK.
“Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar status bebas PMK dapat terus dipertahankan,” ujarnya.
Komisi IV Dorong Penambahan Anggaran Barantin
Sebagai bentuk dukungan nyata, Komisi IV DPR RI juga berkomitmen untuk mengupayakan penambahan anggaran Barantin pada tahun berjalan. Hal ini dinilai penting untuk menunjang operasional pengawasan serta pelayanan karantina di seluruh Indonesia.
Sahat menutup kunjungan tersebut dengan harapan sinergi antara DPR RI, Barantin, BBVET Wates, dan seluruh pihak terkait dapat semakin kuat dalam menjaga kesehatan hewan sekaligus ketahanan pangan nasional.
Comments