By 
STARJOGJA.COM,BANTUL –Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK Dukcapil) DIY menggelar workshop bertajuk Optimalisasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) DIY dalam Reformasi Kalurahan di Hotel Grand Rohan Jogja pada Selasa (11/3/2025). Acara tersebut digelar untuk meningkatkan kolaborasi tim reformasi kalurahan Pemda DIY dengan TPP atau Pendamping Desa.
“Kaitannya dengan pendampingan pelaksanaan reformasi kalurahan, karena tenaga pendamping profesional ini punya tusi untuk membantu perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pembinaan pembangunan di kalurahan,” kata Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY, KPH. Yudanegara, Ph.D.
Dia menuturkan TPP dapat dilibatkan pula dalam penyusunan rencana aksi reformasi kalurahan di setiap kalurahan. TPP juga dapat mengawasi pelaksanaan rencana aksi tersebut, serta memberikan pembinaan terkait dengan hasil asesmen tim reformasi kalurahan kabupaten.
Selain itu, menurutnya TPP juga memiliki ketugasan untuk memberikan pembinaan terhadap terhadap Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Dia berharap TPP dapat mendorong pertumbuhan BUMKal dalam reformasi kalurahan.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Tunggak Santosa, SH., MH., menyampaikan skema prioritas penggunaan dana desa 2025 untuk program ketahanan pangan mengatur alokasi dukungan dana desa untuk ketahanan pangan paling rendah 20%. Namun menurutnya, besaran persetasenya disesuaikan dengna karakteristik dan potensi desa.
“Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama desa dan antar desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan desa dan kawasan perdesaan,” ujarnya.
TPP Gunungkidul, Gunawan Aribowo, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, acara tersebut mendorong pihaknya untuk meningkatkan kolaborasi dengan tim reformasi kalurahan di Pemda DIY dan kabupaten.
“Ini luar biasa karena bisa mendukung kinerja TPP dan memperkuat kapasitas [TPP] di setiap desa. Singergitas penting antara pemerintah kabupaten, kapanewon dan Pemda DIY,” katanya.
TPP Bantul, Suhadi, menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat untuk peningkatan kolaborasi antar tim reformasi kalurahan.
“Kegiatan ini sangat diperlukan karena di tahun 2025 kami baru sekali ini. Harapannya tidak hanya sekali ini saja tetapi dapat berkelanjutan,” katanya.
Ketahanan Pangan
Sementara, terkait penggunaan dana desa minimal 20% untuk ketahanan pangan, KPH Yudanegara mengaku pihaknya akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
“Prinsip yang menjadi kebijakan dan regulasi pemerintah pusat kita ikuti,” ujarnya.
Dia menilai penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dapat meningkatkan produksi pangan lokal, pengolahan hasil pertanian, dan pendistribusian bahan pangan yang mendukung kemandirian desa. Menurutnya, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dapat dilakukan untuk mendukung swasembada pangan dan MBG di tingkat desa.
“Besaran persentase fokus penggunaan dana desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa dengan melibatkan BUMKal, BUMKalma atau kelembagaan ekonomi masyarakat di kalurahan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan diputuskan dalam musyawarah kalurahan,” imbuhnya.
Dia mengaku sejauh ini pihaknya telah menyampaikan kepada lurah di DIY melalui Paguyuban Nayantaka untuk mengikuti kebijakan tersebut.
“Sudah saya sampaikan kepada para lurah agar minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan harus ditaati, termasuk melibatkan BUMKal atau BUMKalma,” ujarnya.
Dia pun mendorong peran TPP untuk mendukung kesiapan BUMKal di DIY untuk merespon kebijakan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan.
“Apa yang menjadi kesulitan di lapangan coba kita cari solusinya bersama, sekaligus untuk memberikan contoh praktik baik dari BUMKal Tridadi Makmur, yang bahkan sudah berinisiatif membuka dapur umum untuk MBG,” katanya.
(Stefani Yulindriani).
Comments