By 
STARJOGJA.COM, Info – Ketegangan geopolitik global di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi menekan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini menghadirkan dilema serius bagi pemerintah dalam mengelola pembiayaan negara di tengah meningkatnya ketidakpastian global sehingga penting adanya efisiensi anggaran atau subsidi BBM.
“Kebutuhan pendanaan untuk subsidi meningkat dan akibat rantai pasok terganggu, maka inflasi berpotensi meningkat. Pada akhirnya dapat memicu krisis sosial dan banyak negara akan menderita akibat perang yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Guru Besar Keuangan FEB UGM Prof. R. Agus Sartono.
Eskalasi konflik yang melibatkan negara besar berisiko memicu perang berkepanjangan seperti di Vietnam, Afganistan, maupun Irak. Situasi ini semakin diperburuk oleh pembatasan akses Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya suplai minyak global dan kenaikan harga energi.
“Pilihannya menaikan harga BBM atau efisiensi dengan menunda program yang tidak mendesak, termasuk efisiensi-rasionalisasi pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia dinilai akan menghadapi tekanan besar akibat lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga BBM atau menekan anggaran melalui efisiensi program.
“Jika opsi ini diambil, pemerintah perlu mengimbangi dengan semacam bantuan tunai seperti yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19,” terangnya.
Di sisi lain, opsi efisiensi anggaran mencakup penundaan program yang tidak mendesak serta rasionalisasi pembiayaan pembangunan. Salah satu wacana yang muncul adalah penerapan kembali skema work from home (WFH).
“Kebijakan WFH ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat di satu sisi dapat menghemat overhead cost perkantoran dan biaya transportasi pegawai. Namun di sisi lain justru kebijakan ini menjadi semacam subsidi kepada pegawai,” jelasnya.
Agus juga mengusulkan rasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyesuaikan pemberian pada hari efektif sekolah. Selain itu, sasaran program dinilai perlu difokuskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pilihan efisiensi tidak hanya memberikan MBG selama siswa berkegiatan di sekolah, tetapi diprioritaskan hanya kepada 40% siswa dari keluarga miskin dan hampir miskin,” urainya.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi dalam implementasi MBG, mulai dari distribusi hingga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas program serta kepercayaan publik.
“Apalagi jika makanan yang diberikan tidak siap konsumsi atau mentah. Seharusnya dalam kondisi seperti itu kualitas gizi justru bisa ditingkatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menilai efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai upaya memastikan penggunaan dana publik tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga perlu menghindari pemborosan agar tidak menambah beban utang di masa depan.
“Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah bekerja lebih efektif untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi penuh tekanan seperti saat ini, kekuatan negara tidak ditentukan dari besarnya belanja, melainkan ketepatan dalam mengalokasikan sumber daya.
“Disaat sulit seperti ini harus diingat bahwa negara yang kuat tidak diukur dari seberapa besar belanjanya, tetapi dari seberapa tepat sasaran setiap alokasi sumber dayanya,” pungkasnya.
Sumber : UGM
Comments