By 
STARJOGJA.COM, Info- Pemilu yang jujur dan adil tidak akan pernah lahir tanpa pengawasan yang kuat. Di sinilah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran sentral.
Sebagai lembaga yang diberi mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,Bawaslu bertugas mengawal proses demokrasi agar tetap berada di rel aturan. Namun, pengawasan yang kuat tidak hanya bergantung pada sumber daya manusia, melainkan juga pada kualitas data yang dikelola.
Selama ini, hal yang kurang mendapatkan perhatian justru terletak pada hal yangsering dianggap teknis: pengelolaan data laporan kinerja. Laporan hasil pengawasan, pelaksanaan kegiatan, hingga capaian output sering kali terselip, tidak terintegrasi, bahkan membutuhkan waktu lama untuk disajikan.
Akibatnya, proses monitoring dan evaluasi menjadi terhambat, padahal data tersebut sangat krusial untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Bayangkan, tanpa data yang rapi dan akurat, bagaimana publik bisa percaya bahwa pengawasan Pemilu berjalan transparan? Bagaimana mungkinmasyarakat yakin bahwa setiap dugaan pelanggaran benar-benar ditangani secara adil?
Inilah alasan mengapa Bawaslu Kota Yogyakarta mulai berbenah. Saat ini, sebuah langkah progresif tengah digagas: Aplikasi Tren Silapor, pembangunan sistem aplikasi pengelolaan data kinerja yang terintegrasi. Jika sistem ini terwujud, bukan hanya internal Bawaslu yang merasakan manfaatnya, tetapi juga publik luas.
Bagi organisasi, aplikasi ini akan memangkas keterlambatan laporan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat Nilai Kinerja Anggaran. Bagi
pegawai, data arsip akan lebih tertata sehingga mendukung pengembangan karier berbasis kinerja.
Bagi lembaga, integritas laporan akan semakin terjaga berkat data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Dan yang terpenting, bagi
masyarakat, aplikasi ini akan membuka ruang layanan informasi publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Tentu saja, aplikasi Tren Silapor bukan sekadar proyek teknologi informasi terintegrasi. Ia adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
Kepercayaan yang akan menjadi modal sosial paling berharga bagi
penyelenggara Pemilu. Sebab, pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang memilih wakil rakyat setiap lima tahun sekali, melainkan tentang memastikan setiap suara dijaga dengan penuh integritas.
Apabila tekad Komisioner, Sekretariat, serta dukungan stakeholders benar-benar solid, maka bukan tidak mungkin sistem ini dapat diwujudkan sesuai target pada Oktober 2025.
Penulis: Fajar Marchito Saleh
Comments