By 
STARJOGJA.COM,WATES – Optimalkan pelayanan publik di era digital, Balai Besar Veteriner (BBV) Wates selanggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Program FKP sebagai bagian dari change of management hadir menjembatani kesenjangan kebijakan penyelenggaraan layanan oleh instansi pemerintah dengan harapan/ kebutuhan masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, drh. Mohammad Arief Cahyono, M. Si mengapresiasi FKP BBV Wates yang senantiasa meningkatkan layanan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pencapaian BBV Wates dalam pengujian kesehatan hewan turut mendukung program Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan hewani untuk kemandirian pangan. Inovasi layanan digital yang dilakukan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. FKP ini menjadi sarana penguatan sinergitas layanan BBV Wates dengan masyarakat pengguna layanan” jelasnya.
Sebagai upaya meningkatkan kuallitas dan digitalisasi layanan publik, dalam pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Zoonosis, BBV Wates menyusun inovasi layanan digital. “BBV Wates memiliki Inovasi layanan SiDARA (Sistem Informasi dan Analisis Laboratorium) dan SIAP-PAK (Sistem Informasi dan Pemetaan Penyakit Hewan Konfirmatif) .
“Sistem ini menyajikan data pengujian kesehatan hewan dan memantau kesehatan hewan dari berbagai wilayah, sehingga masyarakat dapat mengakses hasil uji dengan cepat, transparan dan akurat’ jelas drh. Hendra Wibawa, M. Si, Phd, selaku Kepala BBV Wates.
Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Ombudsman terkait tantangan layanan Digital. Muhammad Rifki Taufikurrahman, S. IP (Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan, Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta), menyampaikan optimalisasi layanan publik harus mampu menjawab kebutuhan tantangan layanan digital.
“Tantangan layanan di era digital terutama dalam pelayanan publik, membutuhkan inovasi dari Penyelenggara Layanan untuk menyediakan informasi yang mudah diakses tidak hanya manual namun secara digital. Digitalisasai layanan terutama dalam pengaduan masyarakat menjadi sarana menyerap aspirasi pengaduan dan aspirasi masyarakat untuk perbaikan layanan” jelas Muhammad Rifki Taufikurrahman.
Dalam FKP disosialisasikan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya Membangun Integritas Mewujudkan Pelayanan Publik Bebas Korupsi. Seluruh peserta turut menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari korupsi, tanpa gratifikasi dan mendukung keterbukaan informasi publik.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Triwulan II yang diberikan kepada BBV Wates, dengan nilai TW II SKM 3,775 (Kategori Sangat Baik).
“Apresiasi diberikan kepada pelanggan BBV Wates baik dari instansi pemerintah, swasta maupun perorangan yang telah berkontribusi positif dalam pelayanan di BBV Wates,” lanjutnya.
Forum ini melibatkan partisipasi aktif dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Polbangtan Yogyakarta Magelang, Balai Riset dan Monitoring Plasma Nutfah (BRMP) Jogja, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jogja, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT), serta dinas yang membidangi fungsi peternakan dari berbagai kabupaten/kota di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, turut hadir akademisi, mahasiswa, aparat desa, hingga perwakilan panti asuhan.
Comments