By 
STARJOGJA.COM – 23 pemerintah kabupaten/kota menandatangani Grand Launching Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan di UGM Jum’at 21 Oktober 2022.
Rektor UGM Prof.dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., mengharapkan kegiatan ini mampu menjadi forum pengetahuan publik dan pembelajaran interaktif antar instansi pemerintah.
“Kami menyambut baik penyelenggaraan grand launching ini sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah daerah yang menjadi percontohan dalam penanggulangan kemiskinan,”paparnya.
Baca Juga : Masyarakat Merasakan Langsung Dampak Pembangunan Infrastruktur
Gubernur DIY
Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan kemiskinan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah. Salah satu alternatif menanggulangi kemiskinan yaitu dengan pendekatan budaya.
“Salah satu upaya dalam RB tematik penanggulangan kemiskinan di DIY adalah re-focusing 15 kapanewon sebagai fokus penanggulangan kemiskinan dengan dampingan Badan Pengawas Keuangan,”ungkapnya.
Pengembangan SIBAKUL JOGJA dan kerja sama dengan Baznas DIY merupakan inisiasi inovasi dan kolaborasi upaya penanggulangan kemiskinan Pemda DIY.
Baca Juga : Jadwal Pemadaman Listrik Yogyakarta, 22 Oktober 2022
Revolusi Birokrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas menyebutkan tahun 2050 Indonesia dapat masuk empat besar ekonomi dunia. Oleh sebab itu, perlunya birokrasi yang perofesional, reformasi birokrasi berdampak, serta pelayan publik ekselen.
“Birokrasi kita dituntut untuk profesional dan berkelas dunia. Namun saat ini terdapat dilema seperti masih ada sistem rekrutmen KKN, zona nyaman takut perubahan, politisasi ASN, persoalan Non ASN yang semakin jauh dari kata selesai, dan sistem anggaran yang lemah,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa kedepan birokrasi wajib berbasis kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak nyata bagi masyarakat serta kolaboratif.
-
- Grand Launching Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskina (Foto: Humas UGM)
Saat ini terdapat sembilan proyek percontohan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah. Reformasi birokrasi menyebut Menpan RB ditujuk untuk mempercepat manfaat program dan percepatan penyelesaian masalah. Sebagai contoh anggaran kemiskinan besar tidak sebanding dengan hasil penurunan kemiskinan.
“Reformasi birokrasi bertujuan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi, reformulasi program sehingga lebih tepat sasaran,”terangnya. (Maylin Angelica)
Sumber: Humas UGM
Comments