Kota JogjaNews

DPRD DIY Dorong Pemerataan Pembangunan Perbatasan Lewat Perda dan Dana Keistimewaan

0

STARJOGJA.COM,JOGJA. Pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu fokus utama DPRD DIY melalui implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan. Kebijakan ini diarahkan untuk menutup ketimpangan layanan dasar sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Dr. Hj. Yuni Satya Rahayu, S.S., M.Si., mengatakan bahwa ketimpangan antara wilayah perbatasan dan pusat pertumbuhan masih terlihat pada sejumlah aspek mendasar. Menurutnya, pemenuhan hak dasar warga di perbatasan harus menjadi perhatian serius agar tidak tertinggal.

“Kalau kita melihat, ada perbedaan pembangunan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang bukan perbatasan dengan wilayah-wilayah perbatasan. Di wilayah-wilayah perbatasan ini masih banyak kekurangan, mulai dari kebutuhan dasar warga masyarakat dari pendidikannya, kesehatan, kemudian juga infrastruktur,” ujar Yuni dalam program Bincang Parlemen Star FM Jogja.

Selain mendorong pemerataan layanan dasar, DPRD DIY juga mengawal pelaksanaan teknis perda tersebut. Yuni mengungkapkan bahwa aturan gubernur yang ditargetkan terbit dalam satu tahun setelah perda diundangkan sempat belum terwujud, sehingga DPRD melakukan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi pada 2023 agar segera diterbitkan.

Ia menambahkan, kesenjangan ekonomi dan kurangnya perhatian di wilayah tertentu memiliki risiko keamanan tersendiri. Kondisi sosial-ekonomi yang lemah berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk aktivitas melanggar hukum, termasuk jaringan terorisme yang pernah ditemukan di kawasan seperti Prambanan dan Minggir.

Persoalan perbatasan di DIY tidak hanya menyangkut batas provinsi dengan Jawa Tengah—seperti Sleman dengan Magelang dan Klaten, Kulon Progo dengan Purworejo, serta Gunungkidul dengan Wonogiri—tetapi juga batas antarkabupaten/kota, kelurahan, hingga padukuhan.

Di lapangan, Yuni menyoroti keluhan terkait kerusakan jalan akibat lintasan truk pengangkut pasir dari wilayah Magelang yang melintasi kawasan seperti Turi dan Sleman tanpa kontribusi yang seimbang bagi daerah yang dilalui. Ia mencontohkan penanganan pasca-erupsi Merapi 2010 yang membuat jalur khusus tambang agar jalan umum warga tidak rusak.

“Kita punya pengalaman itu, makanya kita oh ini memang harus dibuat jalan tambang ini untuk mereka, tapi kalau memang untuk mereka mau nggak yang di Magelang itu juga share dengan kita sehingga semua tidak dibebankan ke kita,” katanya.

Di tingkat lokal, persoalan pembagian hasil atau pengelolaan antarwilayah—seperti kawasan wisata yang bersinggungan dengan beberapa kelurahan, misalnya di sekitar Berbah—juga memerlukan kejelasan aturan agar tidak memicu gesekan atau kecemburuan antarwilayah.

Terkait pembiayaan pembangunan, Yuni menyebut penurunan dana desa yang diterima kelurahan—dari kisaran miliaran rupiah menjadi Rp373 juta—berdampak pada kelurahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil maupun wilayah berpenduduk padat.

Untuk menambal kebutuhan di tingkat bawah, DPRD mendorong penguatan anggaran melalui Dana Keistimewaan (Danais) yang disalurkan untuk mendukung kelurahan, termasuk peningkatan alokasi secara bertahap.

Di tengah pemotongan dana transfer ke daerah dan dinamika anggaran, DPRD DIY juga berupaya memperjuangkan peningkatan Dana Keistimewaan melalui koordinasi dengan Badan Anggaran DPR RI.

Di sisi lain, Yuni menegaskan bahwa DPRD menolak menaikkan pajak daerah atau retribusi di saat daya beli dan biaya hidup masyarakat sedang tertekan.

“Kita tidak mau ya kayak provinsi atau kabupaten lain yang menaikkan pajak, karena itu sangat memberatkan warga masyarakat. Kita sudah mendengar sendiri bahwa keluhan masyarakat itu sekarang kan masalah biaya hidup yang sangat tinggi,” tegasnya.

Yuni menjelaskan bahwa penanganan isu perbatasan menuntut kerja lintas komisi di DPRD DIY, seperti berkoordinasi dengan Komisi D untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta Komisi C untuk infrastruktur dan anggaran. DPRD juga terus mendorong efisiensi anggaran internal serta pembenahan layanan publik, termasuk ketepatan jam pelayanan kelurahan dan kesiapan fasilitas penanggulangan bencana.

Menutup perbincangan, ia berharap penyelesaian batas wilayah dapat dipercepat agar pemerataan pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih optimal. Bagi warga di kawasan perbatasan yang memiliki opsi atau dinamika penentuan wilayah administratif, ia berpesan agar keputusan diambil secara sadar dan matang tanpa tekanan.

“Kami berharap wilayah-wilayah perbatasan yang ada di DIY ini bisa segera semuanya diselesaikan, sehingga kemudian kita bisa mulai memberikan fasilitas yang lebih baik kepada warga masyarakat mulai dari pelayanan publiknya, kemudian masalah kesehatan dan pendidikannya,” pungkas Yuni.

Ini Daftar pemenang Piala Citra FFI 2026

Previous article

Veda Ega Pratama Bidik Barisan Depan di Moto3 Portugal Setelah Finis Keempat di Qatar

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Kota Jogja