By 
STARJOGJA.COM, Info – Indonesia menyatakan dukungan terhadap kebijakan sains terbuka atau open science yang digagas UNESCO untuk memperluas akses ilmu pengetahuan dan mendorong kolaborasi pendidikan. Namun, pemerintah menegaskan penerapannya harus tetap memperhatikan perlindungan data, hak kekayaan intelektual, serta kapasitas masing-masing negara.
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, IGAK Satrya Wibawa, menyampaikan hal tersebut dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis. Ia menekankan bahwa keberhasilan sains terbuka tidak semata-mata diukur dari banyaknya data yang dapat diakses publik.
“Sains terbuka bukan perlombaan menghasilkan sebanyak mungkin data terbuka,” tegasnya, sebagaimana keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
“Yang lebih penting adalah bagaimana keterbukaan meningkatkan kualitas dan integritas penelitian serta memperluas kolaborasi. Ini akan membuat pengetahuan ilmiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Satrya melanjutkan.
Satrya menjelaskan, kebijakan sains terbuka bertumpu pada tiga pilar, yakni relevansi dan signifikansi, transparansi dan reproduksibilitas, serta self-assessment dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Penyusunannya turut melibatkan konsultasi dengan lebih dari 150 ahli dari 41 negara.
Menurut Indonesia, prinsip tersebut sejalan dengan penguatan tata kelola riset nasional. Salah satu landasannya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menyediakan kerangka nasional terkait standar data, metadata, dan interoperabilitas.
Meski demikian, penerapan open science perlu disesuaikan dengan regulasi nasional, aspek keamanan penelitian, serta kesenjangan kapasitas infrastruktur antarnegara. Indonesia juga mengingatkan agar mekanisme pemantauan kebijakan tidak menambah beban administratif, terutama bagi negara berkembang.
“Sistem pemantauannya juga tidak boleh berubah menjadi beban pelaporan baru bagi negara berkembang,” tambahnya.
Selain membahas sains terbuka, Satrya menyampaikan dukungan Indonesia terhadap keputusan komite implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (SDG-4) mengenai pendidikan berkualitas. Keputusan tersebut menempatkan ketahanan sistem pendidikan sebagai salah satu fokus agenda untuk periode 2026–2027.
Indonesia juga memaparkan sejumlah upaya untuk mendukung pencapaian SDG-4, termasuk program peningkatan keterampilan (upskilling) bagi guru sekolah kejuruan dan instruktur vokasional. Program tersebut diarahkan untuk memastikan kompetensi tenaga pendidik tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
Satrya menegaskan, kemajuan sains terbuka dan ketahanan pendidikan membutuhkan dukungan konkret dari UNESCO. Dukungan tersebut, menurutnya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap negara anggota agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Ketahanan pendidikan dan sains terbuka hanya akan bermakna apabila komitmen global diterjemahkan menjadi komitmen untuk membuka akses yang lebih adil dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” demikian Wadetap RI untuk UNESCO.
Sumber : Antara
Comments