By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Di tengah krisis iklim, kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan masa depan yang tangguh dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci. Dorong Masa Depan Berkelanjutan, KIE Yogyakarta Gelar Dialog Perubahan Iklim
KONEKSI, platform kemitraan pengetahuan Australia–Indonesia, mewujudkan itu dengan menggelar dialog bersama akademisi, komunitas, swasta, pemerintah. MelaluiKnowledge & Innovation Exchange (KIE) Yogyakarta yang digelar selama dua hari (19–20 November 2025), peserta mendiskusikan berbagai solusi, termasuk intervensi dengan multipendekatan, dari teknologi hingga sosial-ekonomi.
Pada sesi Knowledge to Policy tentang infrastruktur tahan iklim, salah satu isu yang menjadi sorotan adalah banjir disejumlah kota pesisir.
A/Prof. Connie Susilawati (Queensland University of Technology) menyebut, baik di Indonesia maupun Australia, banjir jamak terjadi di Australia dan Indonesia, tetapi frekuensinya diperkirakan akan meningkat Seiring perubahan iklim. Maka itu, intervensi multipendekatan perlu dilakukan; tidak hanya secara teknis melalui infrastruktur tetapi juga sosial untuk menyiapkan masyarakat, khususnya kelompok rentan menghadapi situasi sebelumhingga sesudah banjir.
“Klasifikasi terkait kelompok rentan ini berbeda di tiap wilayah. Dalam penelitian kami di Surabaya, perempuan dan anak-anak menjadi golongan yang rentan dan membutuhkan dukungan saat banjir. Namun saat melakukan komparasidi Australia, muncul satu golongan lain yaitu tunawisma (homeless) yang tergolong rentan. Ini karena perbedaanmekanisme yang berlaku di Australia, di mana ketika suatu rumah terdampak bencana, misalnya banjir, maka tempatitu tidak boleh dibangun kembali,” kata Connie.
Sementara Prof. Wiwandari Handayani dari Universitas Diponegoro, Semarang yang meneliti banjir di Kota Semarang melihat bagaimana pemerintah setempat telah melakukan intervensi infrastruktur untuk mengatasi situasi.
Namun dalam penanganan pascabanjir, komunitas masih menjadi salah satu pihak pertama yang turun membantu masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.
“Dalam penanganan banjir, terkadang pendekatan teknis yang dilakukan bersifat reaktif, sehingga kurang tepat memandang akar masalah dan dampaknya dalam jangka panjang. Jadi perlu memperhatikan juga jalur sosioekologi banjir, tentang bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungannya ini saling memengaruhi. Pemerintah bisa bekerja sama dengan komunitas terkait ini, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih efektif mengurangidampak banjir,” kata Wiwandari.
Masyarakat yang Berdaya untuk Masa Depan yang Berkelanjutan
Di KIE Roadshow Yogyakarta, dialog terkait solusi untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan ini tidak hanya mencakup problematika urban. Namun juga sektor-sektor prioritas seperti agrikultur dan perairan, yang berkaitan dengan penghidupan dan hajat hidup masyarakat.
Pada sesi Strategic Insight Session, misalnya, A/Prof. Ryan Edwards (Australian National University) dan Astuti Kusumaningrum (JPAL Southeast Asia) mengeksplorasi bagaimana praktik pertanian yang lebih baik dan inklusif dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) turut berdampak ke produktivitas hasil dan mitigasi dampak pertanianbagi lingkungan. Rekomendasi ini diharapkan berkontribusi terhadap produksi crude palm oil (CPO) sebesar 60 juta ton pada 2030 secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Sementara itu di sektor kehutanan, riset kolaboratif yang diinisiasi oleh Dr. Tessa Toumbourou (The University of Melbourne) dan Dr. Lilis Mulyani (BRIN) menyoroti pengelolaan perhutanan sosial yang inklusif untuk
meningkatkan penghidupan masyarakat, khususnya perempuan. Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 lalu memang memungkinkan satu keluarga untuk berpartisipasi dalam lembaga
pengelolaan hutan desa (LPHD).
Dari observasi, perempuan belum banyak terlibat dalam LPHD ini dan cenderung berperan untuk aspek komersialisasi produk hasil hutan lewat kelompok usaha pertanian sosial (KUPS). Padahal, dari komparasi pengelolaan perhutanan sosial antara hutan desa (di Sintang, Kalimantan Barat dan Muara Enim, Sumatra Selatan) dan hutan kemasyarakatan (di Gunung Kidul, DIY dan Enrekang, Sulawesi Selatan), manajemen yang inklusifakan berdampak ke ekonomi.
“Masih ada beberapa hambatan yang dialami perempuan untuk terlibat dalam perhutanan sosial ini. Kebijakan yang masih netral gender, informasi yang terbatas, dan syarat administrasi yang cukup rumit dan teknis membuat perempuantidak bisa menavigasi perizinan ini tanpa bantuan lembaga swadaya masyarakat. Jadi keluaran atas regulasi ini punmasih belum setara dari sisi gender,” kata Lilis.
Di luar sektor agrikultur dan kehutanan, upaya membentuk masa depan yang berkelanjutan juga didorong lewat manajemen air perkotaan melalui kehadiran waduk pesisir multifungsi di Muara Sungai Cisadane. Bersama tim
kolaboratif dari Australia, Dr. Entin Agustini Karjadi (Institut Teknologi Bandung) meneliti dampak jangka panjangnya bagi ketahanan air dan energi.
“Di wilayah urban seperti Jakarta, ada dua isu yang saling berkaitan, krisis air bersih dan penurunan muka tanah karenapenyedotan air tanah yang berlebihan. Keadaan diperburuk dengan kenaikan muka air laut, sebagai akibat dariperubahan iklim. Waduk pantai di Cisadane yang kami teliti ini bisa menjadi solusi untuk menyimpan air hujan yangmelimpah di wilayah pesisir. Tampungan tidak dibuat di muara air sungai sehingga tidak mengganggu aliran air sungai,serta sudah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air (IPA) jadi dapat langsung digunakan,” kata Entin.
Di KIE Yogyakarta, berbagai paparan riset dari peneliti ini tidak hanya memperkaya wawasan peserta. Namun juga menjadi materi rembug kebijakan, yang dirasa efektif untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim, baik di wilayah desa hingga perkotaan.
Comments