By 
STARJOGJA.COM, Info – Kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai sudah cukup terbuka. Hal itu terlihat dari kecilnya kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi, S.I.P., M.M. mengatakan perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagai warga negara untuk berkembang dan mengambil manfaat dari pembangunan.
“Sebetulnya perempuan kan sama ya seperti warga negara yang lain misalnya laki-laki gitu sama punya hak untuk bisa hidup berkembang, berpartisipasi mengambil manfaat dari pembangunan dan sebagainya,” ujarnya dalam Talkshow Women in the Driver’s Seat, Perempuan dalam Tata Kelola dan Kebijakan Publik di Star FM Rabu 11 Maret 2026.
Menurut Erlina, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, hal tersebut juga berdampak pada kualitas keluarga dan generasi berikutnya. Ia menilai perempuan seringkali memiliki perhatian besar terhadap keluarga dan anak.
“Ketika dia mendapat kesempatan yang sama, bisa berpartisipasi yang sama, itu bisa lebih berguna lagi terhadap keluarganya dan terhadap anak-anaknya di dalam mengasuh anak-anak,” katanya.
Ia menambahkan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di DIY relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan relatif setara.
“Artinya bahwa pembangunan di DIY itu memberikan kesempatan yang sama, memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan, memberikan partisipasi yang sama, kontrol yang sama, manfaat yang sama,” jelasnya.
Meski demikian, Erlina mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam keterwakilan perempuan di bidang politik. Hingga saat ini, proporsi perempuan di lembaga legislatif masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen.
“Yang di DPR DIY maupun DPR kabupaten kota juga masih sedikit, belum sampai 30 persen, masih sekitar 18–20 persen,” ujarnya.
Selain di lembaga legislatif, keterwakilan perempuan juga masih rendah di tingkat pemerintahan desa. Erlina menyebut jumlah lurah perempuan di DIY masih sangat kecil.
“Misalnya lurah ya itu juga masih sangat sedikit mungkin hanya sekitar 4 persen,” katanya.
Sementara itu, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Basilica Dyah Putranti menilai fenomena tersebut tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga di berbagai sektor lainnya.
Menurutnya, akses pendidikan bagi perempuan sebenarnya sudah cukup merata. Namun ketika masuk ke ranah pengambilan keputusan, perempuan masih sering tersisih.
“Kalau di bidang pendidikan aksesnya sudah merata. Tapi ketika kita masuk ke ranah politik itu di sektor apa saja, perempuan cenderung terpinggir,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perempuan yang berada di posisi kepemimpinan perlu memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengarahkan kebijakan atau organisasi yang dipimpinnya.
“Persoalannya adalah bagaimana perempuan ini ketika dia menjadi driver itu bisa benar-benar mengarahkan, pertama-tama punya otoritas. Setelah itu dia punya power, dia punya kapasitas untuk memimpin,” jelasnya.
Basilica juga menyinggung konsep glass ceiling, yakni hambatan tak terlihat yang membuat perempuan lebih sulit mencapai posisi kepemimpinan dibandingkan laki-laki.
“Dalam teori glass ceiling memang ada stereotip bahwa laki-laki itu selalu dianggap lebih dari segala hal,” katanya.
Baik pemerintah maupun kalangan akademisi menilai perlu ada dorongan yang lebih kuat agar perempuan dapat terlibat lebih aktif dalam ruang pengambilan keputusan, sehingga kesetaraan gender tidak hanya terjadi dalam akses pendidikan, tetapi juga dalam kepemimpinan dan kebijakan publik.
Baca juga : Suara Perempuan di Ruang Digital, DP3AP2 DIY Dorong Literasi untuk Tekan Kesenjangan dan Risiko Siber
Comments