Jagongan Kalurahan se-Kapanewon Pleret Tuntaskan Masalah Perizinan Tanah Kas Desa, Sampah, hingga Pinjol

STARJOGJA.COM,BANTUL – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dinas PMK Dukcapil) DIY kembali menggelar Jagongan Kalurahan edisi Ramadan 2026 putaran keempat se-Kapanewon Pleret, Bantul. Acara berlangsung di Pendopo Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Selasa (3/3) malam, menghadirkan jajaran pejabat DIY dan Bantul serta tokoh masyarakat untuk berdialog langsung dengan warga.

Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY, KPH. H. Yudanegara Ph.D, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang “belanja masalah” sekaligus mencari solusi nyata.

“Jagongan Kalurahan ini tidak main-main. Masalah yang dibahas malam ini harus selesai, karena regulasi kebijakan ada di tangan kepala dinas, dan malam ini semua hadir,” ujarnya.

Acara ini dihadiri Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, Kepala OJK DIY Eko Yunianto, Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto, Wakil Rektor UGM Dr. Arie Sujito, serta sejumlah kepala dinas DIY dan OPD Bantul. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Isu Utama yang mengemuka adalah Tanah Kas Desa, Sampah, dan Pinjol. Lurah Wonokromo, H. AM. Machrus Hanafi, menyampaikan empat masalah utama yang dihadapi kalurahan, yakni tata kelola tanah kas desa, status desa, warisan budaya tak benda, serta masalah sosial. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam mengurus izin alih fungsi tanah kas desa. Jagongan Kalurahan se-Kapanewon Pleret Tuntaskan Masalah Perizinan Tanah Kas Desa, Sampah, hingga Pinjol

“Ada 54 tanah kas desa yang dialihfungsikan, lima di antaranya sudah mendapat izin Gubernur DIY. Sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

Selain itu, persoalan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) juga menjadi sorotan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pinjol ilegal.

“Saat ini ada 95 lembaga pinjaman daring yang resmi terdaftar di OJK. Sementara yang ilegal jumlahnya ribuan dan sering menjerat masyarakat dengan cara penagihan intimidatif,” katanya.

Masalah sampah juga mengemuka. Lurah Bawuran, Supardiono, menuturkan keberhasilan warganya mengolah sampah organik menjadi pupuk granul. Namun, penutupan TPA Piyungan menimbulkan kendala baru.

“Residu sampah tidak tertampung, sehingga muncul pembakaran di mana-mana. Kami butuh pendampingan agar pengelolaan sampah dari hulu ke hilir bisa berjalan,” ujarnya.

Sorotan Lain: Stunting dan Krisis Global

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyoroti kenaikan angka stunting di Bantul pada 2025, meski sebelumnya sempat menurun. Ia berharap lurah dan pamong desa lebih aktif dalam penanganan stunting.

Sementara itu, Dr. Arie Sujito dari UGM mengingatkan pentingnya kesiapan desa menghadapi dampak krisis global, terutama terkait pangan dan energi.

“Solidaritas warga harus diperkuat agar desa mampu bertahan menghadapi gejolak internasional,” pesannya.

KPH. Yudanegara menutup dengan menekankan bahwa Dialog Sebagai Budaya Yogya. Musyawarah dikedepankan, bukan aksi destruktif.

“Jagongan Kalurahan ini wujud dialog dan solusi. Masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah, dan pemerintah hadir untuk menuntaskan,” tegasnya.