By 
STARJOGJA.COM, Info – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mempercepat langkah menuju target Nol Kematian Akibat Dengue pada 2030. Namun, upaya ini terganjal oleh ketidaksinkronan data antarinstansi kesehatan yang membuat beban penyakit demam berdarah (DBD) di Indonesia berpotensi lebih besar dari catatan resmi.
BPJS Kesehatan mencatat 1.068.881 kasus dengue sepanjang 2024, dengan 98,7 persen atau sekitar 1.055.255 pasien menjalani rawat inap. Lonjakan kasus tersebut mendorong biaya klaim perawatan melonjak dari Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa pemerintah harus memandang penanganan dengue sebagai isu nasional yang memerlukan kepemimpinan kuat dan kebijakan lintas sektor.
“Dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat, tapi cermin kesiapan sistem kita dalam melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, dan satu komitmen agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar,” ujar Lestari dalam dialog kebijakan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ketua Umum Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR) Suir Syam menilai perbedaan besar antara data BPJS dan Kementerian Kesehatan menandakan adanya pelaporan yang belum lengkap di lapangan. Ia meminta semua pihak meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.
“Kami mencatat ada gap besar antara data Kemenkes sekitar 257 ribu kasus dan data rawat inap BPJS yang mencapai satu juta kasus. Kami berharap ada satu data beban dengue yang bisa dijadikan acuan bersama,” jelas Suir Syam.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memperbarui *Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (Stranas)* sebagai kelanjutan dari Stranas 2021–2025 yang berakhir November ini.
“Stranas baru akan menekankan penguatan deteksi dini, respons cepat, manajemen KLB, dan pemanfaatan inovasi seperti vaksinasi serta teknologi wolbachia,” ungkap Dante.
Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati menyoroti beban finansial besar akibat dengue terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Angka klaim dengue meningkat hampir dua kali lipat. Ketika data klaim BPJS empat kali lebih besar dari laporan nasional, itu tanda bahwa kita harus memperbaiki sistem pelaporan dan deteksi dini,” paparnya.
Lily menegaskan, langkah pencegahan dan edukasi masyarakat jauh lebih efisien dibandingkan biaya kuratif yang terus membengkak.
“Kita harus bergeser dari sistem reaktif menjadi antisipatif, dengan data terpadu, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi lintas sektor yang nyata,” pungkasnya.
Sumber: Bisnis.com
baca juga: Masyarakat Diminta Waspadai Tiga Penyakit Musiman
Penulis: Syiam Safira
Comments