By 
STARJOGJA.COM,JAKARTA – Seruan untuk menyudahi aksi demonstrasi anarkis menguat dari kalangan akademisi hingga tokoh agama. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun harus dilakukan dengan cara damai dan taat hukum agar tidak merugikan masyarakat luas.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menyatakan bahwa aksi demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Namun ia menegaskan, ketika penyampaian aspirasi dilakukan secara merusak dan anarkis, konsekuensinya justru merugikan publik.
Menurut Aditya, aksi anarkis sering kali muncul karena dilakukan secara berlebihan. Kondisi itu, katanya, menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.
Ia pun menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh agama dan organisasi masyarakat sebagai hal yang tepat.
Aditya juga mendorong pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital serta menunjukkan empati pada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, mengingatkan bahwa agama telah mengajarkan cara menyampaikan kritik dengan kesabaran. “Kita menyampaikan hak boleh, tapi merusak dan menjarah itu jelas merusak hukum, baik dari hukum agama atau hukum positif,” katanya.
Marsudi menekankan pentingnya menjaga jiwa dan harta publik saat aksi berlangsung. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang merangkul tokoh lintas agama.
Baik akademisi maupun tokoh agama berharap, seruan damai ini dapat menjadi pengingat bagi semua pihak agar aspirasi tetap disampaikan secara bermartabat, tanpa kekerasan, demi menjaga persatuan bangsa.
Comments