By 
STARJOGJA.COM, Info – Pengibaran bendera bajak laut dari animasi One Piece berdampingan dengan bendera merah putih menjadi marak di dalam negeri sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Menanggapi isu tersebut, pakar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP)
Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Suko Widodo Drs MSi mengatakan protes tersebut merupakan salah satu bentuk kreativitas masyarakat dalam
melayangkan protes kepada pemerintah.
Sebelum melakukan tindakan, lanjutnya, pemerintah harus berdialog terlebih dahulu untuk mengetahui motif dibalik pengibaran bendera tersebut. Sudah lama suara rakyat tidak didengar sehingga bentuk protes semakin beragam. Komunikasi politik yang efektif seharusnya mampu mendengar suara rakyat yang tidak digaungkan.
“Banyak aksi serupa yang dilakukan oleh komponen masyarakat yang biasa disebut dengan “silent majority” yang menyatakan mereka kecewa dengan keadaan negeri ini. Kekecewaan tersebut harus dapat dibaca negara dengan menggunakan data ilmiah dan statistik yang ada bukan menunjukkan pertengkaran pada panggung politik,” ungkapnya.
Suko menyebut bahwa masyarakat sudah muak dengan keadaan saat ini, sehingga protes itu menjadi salah satu bentuk ungkapan kekecewaan masyarakat pada pemerintah. Suko menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan tindakan represif pada pelaku protes.
Hal tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat sebagai warga negara.
“Menyikapi fenomena pengibaran bendera One Piece, pemerintah tak perlu reaktif. Apalagi sampai pada tindakan represif dengan menindak masyarakat. Anggap sebagai bentuk “ngambek” nya anak ke orang tua. Sebaiknya tentu bukan ditekan, namun didengarkan dan diajak bicara untuk mencari jalan tengah yang sesuai,” ungkapnya.
Dalam menyikapi aksi ini, Suko menambahkan bahwa rakyat memerlukan ruang dialog yang dapat memberikan akses komunikasi kepada pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus mempertimbangkan suara rakyat dalam proses perumusannya, sehingga rakyat dapat mengawal secara langsung setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Perlu melibatkan rakyat secara langsung dalam perumusan kebijakan. Saat pemilihan, para pejabat selalu memohon untuk mendapatkan suara rakyat, sehingga setelah terpilih tentunya rakyat harus ikut dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang pro rakyat. Jangan hanya menjadikan rakyat sebagai objek kebijakan dan sumber suara saja,” ujarnya.
Sumber : UNAIR
Comments