By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Harmonisasi Legislatif dan Eksekutif, Perkuat Sinergi Wujudkan Yogyakarta yang Sejahtera. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menekankan pentingnya harmoni antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, diantaranya legislasi, budgeting, dan pengawasan yang harus dikerjakan secara optimal.
Wakil ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah kota dengan anggota dewan akan mempercepat realisasi program. Kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat berdampak secara luas kepada masyarakat.
“Selama kegiatan itu bermanfaat untuk masyarakat, kita dukung. Kalau hanya untuk segelintir orang atau pejabat, kita akan pertimbangkan ulang,” kata Triyono.
Mewujudkan program-program yang relevan dengan kondisi masyarakat juga didukung melalui baiknya hubungan antara pemerintah kota dengan DPRD. Komunikasi yang dijalin harus lebih intensif dan cair. Melalui komunikasi yang baik, permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan cepat dengan kebijakan yang tepat. Harmonisasi Legislatif dan Eksekutif, Sinergi Wujudkan Yogyakarta yang Sejahtera.
DPRD telah mempersiapkan 11 sampai 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mencakup beberapa aspek, diantaranya pengendalian minuman beralkohol, pajak daerah, dan kontribusi daerah, pembuatan Perda dapat melibatkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) agar masyarakat yang terkait dapat memberikan aspirasinya. Selain itu, DPRD mengawal pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh anggota dewan untuk dikoordinasikan dengan Pemkot.
“Kami tidak ingin hanya cepat dalam pembuatan Perda, apalagi ada proses pergantian kepala daerah yang akan mempengaruhi itu juga, tapi kami juga memastikan Perda dapat berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Triyono.
Pada 20 Februari mendatang, Kota Yogyakarta akan memiliki pemimpin baru yang menjadi perhatian penting bagi DPRD dalam menyesuaikan kebijakan kepemimpinan baru dan memastikan keberlanjutan program-program. Penyesuaian visi misi ini menjadi program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kuncoro mengatakan Tantangan-tantangan besar yang dihadapi Yogyakarta adalah pemerataan manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata, pentingnya pendidikan manual dibandingkan online yang dinilai kurang efektif dan mengurangi kecakapan siswa.
“Masalah sampah menjadi tantangan terbesar di Yogyakarta, dengan hadirnya wali kota baru diharapkan dapat memberi terobosan yang signifikan, kesejahteraan masyarakat, sistem Pendidikan, dan layanan kesehatan, terkait dengan BPJS gratis dari APBD, perlu diperbaiki lagi hubungan antara Pemkot dengan pihak asuransi terkait,” tambah Triyono.
Pemangkasan anggaran akan difokuskan pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas agar tidak menggangu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini sebagai bentuk kolaborasi antara DPRD dengan Pemkot dalam membangun Yogyakarta dengan segala macam problematikanya yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Penulis: Ernita Putri Andini
Comments