By 
STARJOGJA.COM, Info – Kota Yogyakarta telah berkali-kali menyabet predikat kota layak anak. Teranyar, tahun 2021 lalu, Kota Yogyakarta dinobatkan sebagai kota layak anak tingkat pratama. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk terus mendorong upaya terwujudnya Kota Jogja yang ramah anak secara inklusif.
Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Ir. Edy Muhammad menjelaskan terkait definisi kota ramah anak yang meliputi pemenuhan hak serta perlindungan anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Konsep dasarnya, selama 24 jam anak aman di manapun,” tegasnya.
Baca juga : Pemkot Segera Terapkan Tes Usap Ramah Anak
Edy menuturkan lima asas yang menjadi indikator kota ramah anak. Kelimanya yakni sikap non-diskriminatif, mendorong kehidupan lebih baik, pemenuhan hak tumbuh, sikap partisipatif anak, serta pemberian perlindungan.
Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa kelima asas tersebut harus selaras dengan hak anak. Setidaknya, anak berhak agar kebutuhan sipil, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungannya terpenuhi.
“Orang terkadang melihat fisiknya saja. (Padahal) Yang kita kedepankan sebetulnya komitmen,” tegasnya.
Edy mengakui bahwa upaya terwujudnya lingkungan ramah anak dimulai dari tataran keluarga. Pola asuh dan kebiasaan orang tua amat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
“Bila kasih sayang di dalam keluarga terpenuhi, si anak tidak akan mencari pelarian. Sebaliknya, jika kasih sayang di dalam keluarga kurang terpenuhi, maka ia (anak) akan mencari pelarian,” jelas Edy.
“Karena sebenarnya permasalahannya kurangnya perhatian dari kedua belah pihak,” imbuhnya.
Ia mencontohkan maraknya aksi kejahatan jalanan yang melibatkan remaja serta anak-anak di bawah usia 18 tahun. Secara detail, Edy menjelaskan bahwa rentetan permasalahan yang terjadi selalu berakar dari ketidakkondusifan keluarga.
“Rata-rata mereka (anak-anak) berasal dari keluarga broken home. Kemudian mereka masuk dalam sebuah geng. Data juga menunjukkan bahwa mereka mengkonsumsi narkoba, dan kebetulan sekolahnya juga belum ramah anak,” paparnya panjang lebar.
Terkait sekolah yang belum ramah anak, Edy menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi. Sekolah perlu menjadi lingkungan yang ramah terutama bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, sekolah juga harus dapat menghindarkan siswa dari praktik bullying. Alhasil, dirinya mengajak agar semua elemen turut berpartisipasi.
“Tidak hanya guru, tetapi komitmen semua,” tegasnya.
Secara integratif, Edy menggarisbawahi akan pentingnya sinergi antara unsur kebijakan regulasi, pelaksanaan program, serta produk tindakan ataupun solusi yang ditawarkan. Karenanya, pihaknya terus aktif membentuk berbagai forum berjenjang agar ketiganya dapat teraktualisasikan.
Sejauh ini, pemerintah telah membentuk forum Pusat Informasi dan Konseling Remaja untuk memfasilitasi aktivitas konseling sebaya. Selain itu, di level kemantren, pemerintah menginisiasi berdirinya Forum Anak sebagai wadah bagi anak untuk dapat berperan sebagai pelopor sekaligus pelopor.
“Kami juga memberikan layanan terkait pusat pembelajaran keluarga. Di dalamnya ada psikolog klinis yang terintegrasi dengan Puskesmas,” tambahnya.
Selain menjadi fokus Pemkot, lingkungan ramah anak sejatinya merupakan misi nasional. Disampaikan Edy, pemerintah pusat menargetkan tahun 2030 nanti Indonesia benar-benar dapat mewujudkan lingkungan yang ramah anak.
“Anak kita generasi penerus bangsa yang akan membawa maju bangsa Indonesia. Maka penuhilah hak-hak anak, berilah perlindungan, dan dengarkan suaranya. Ajak anak berpartisipasi,” ujarnya.
Penulis : Muhammad Imam Khoirul Mutaqin
Comments