By 
STARJOGJA.COM, Info – DPP PDIP diperingatkan untuk tidak mengajukan nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo di Pilkada 2020. DPC PDIP Solo ingatkan DPP PDIP soal Gibran di Pilkada 2020.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyebut DPP PDIP melakukan pelanggaran jika memberi rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota (cawali) pada Pilkada Solo 2020.
Begitu pula jika DPP memberikan rekomendasi kepada orang lain selain dua nama yang diajukan DPC PDIP Solo sebagai cawali dan cawawali yakni Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa.
Baca Juga : Spanduk Bergambar Gibran Beredar di Solo, Walikota?
Wali Kota Solo itu merujuk pada Peraturan Partai No. 24/2017 tentang Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah. DPC boleh melakukan penjaringan tertutup di internal partai apabila memperoleh suara minimal 25 persen.
“Sekarang begini, tinggal DPP [Dewan Pimpinan Pusat] saja, membuat aturan itu mau dipakai atau enggak. Kalau DPP membuat aturan tidak dipakai, ya selesai partai. Berarti melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri,” kata dia kepada wartawan di Rumah Dinas Loji Gandrung, Senin (11/11/2019).
Rudy enggan menanggapi manuver politik yang dilakukan sejumlah pihak termasuk yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun DPP.
Dia bahkan menyindir tokoh lain yang memilih jalur bypass untuk bertemu para petinggi PDIP.
“Kira-kira kalau anak saya daftar [lewat DPP] akan diterima Sekjen atau Ketum [Ketua Umum] enggak? Kan gitu. Ini bisa menjadi preseden buruk,” ucapnya.
Kendati begitu, Rudy menyerahkan sepenuhnya keputusan soal rekomendasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sistem penjaringan bakal calon kepala daerah yang memunculkan pasangan Purnomo-Teguh sudah lama diberlakukan.
Bahkan, Jokowi dan Ganjar Pranowo juga merupakan hasil penjaringan di tingkat bawah. Jokowi, kisah Rudy, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dijaring oleh DPD PDIP DKI Jakarta, sedangkan Ganjar dijaring DPD PDIP Jateng.
Artinya tanpa mendaftarkan diri pun Jokowi dan Ganjar bisa mendapatkan rekomendasi DPP. Rudy menegaskan sikapnya itu bukan untuk kepentingan tertentu.
“Saya tidak punya kepentingan apa pun, kecuali membesarkan PDIP, dan meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk diri sendiri,” tandasnya.
Ihwal rumor pecahnya suara akar rumput PDIP Solo akibat blusukan yang dilakukan Gibran untuk merebut restu DPP, Rudy menampik. Ia menyebut seluruh kader solid mengusung pasangan Purnomo-Teguh.
Rudy menanggapi munculnya tanda pagar (tagar) #KamiBersamaPakRudy dan #TetapPurnomoTeguh di media sosial. Tagar itu diduga merupakan narasi untuk melawan munculnya suara lain akar rumput partai yang mendukung Gibran sebagai bakal calon wali kota.
“Itu kan dinamika media sosial. Ya, biar saja. Enggak ada perpecahan. Saya tiap malam konsolidasi kok. Mbok ikut saya tiap malam, lihat [konsolidasi],” ungkap Rudy.
Terpisah, Achmad Purnomo menganggap gerakan Gibran blusukan di Kota Solo sebagai hal yang wajar. Wakil Wali Kota Solo itu menyebut kemungkinan Gibran merasa belum dikenal sehingga harus blusukan.
“Biasa saja, karena mungkin Gibran merasa belum dikenal, ya memperkenalkan diri mulai sekarang. Ya biasa saja,” kata Purnomo saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin.
Purnomo mengaku tak khawatir dengan manuver Gibran. Dia sudah lama blusukan dan menemui masyarakat.
“Apa yang perlu saya khawatirkan? Enggak ada. Kalau blusukan, saya setiap hari blusukan,” ungkapnya.
Soal rekomendasi, Purnomo pasrah pada DPP. Namun dia enggan berandai-andai terkait sikap yang akan diambil setelah hasil rekomendasi keluar.
Sumber : Solopos.com
Comments